Hak dan kewajiban negara serta hak dan kewajiban warga negara, pengertian negara, warga negara,

NAMA                        : Ahmad Zamroni

NIM                            : 1402026035

KELAS                       : SJ.A.1

MATA KULIAH         : Ilmu Pemerintahan

Hukum Pidana dan Politik Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

A.    PENGERTIAN NEGARA

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian Negara, Antara lain :

1.       Prof. Soenarko
Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai souverien (kedaulatan).

2.      G. Pringgodigdo, SH
Negara adalah organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang memenuhi persyaratan tertentu yaitu harus ada : Pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa).

3.      Roger H. Soltou
Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan – persoalan bersama atas nama masyarakat.

4.      G. Jellinek
Negara adalah organisasi dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu atau dengan kata lain negara merupakan ikatan orang–orang yang bertempat tinggal di wilayah tertentu yang dilengkapi dengan kekuasaan untuk memerintah.

5.      Plato
Negara adalah persekutuan manusia yang muncul karena adanya keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam.

6.      Aristoteles
Negara adalah persekutuan manusia dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya.

B.     PENGERTIAN WARGA NEGARA

Istilah warga Negara berasal dari bahasa inggris, yakni terjemahan dari kata citizen yang mengandung arti:[1]

1.      Warga Negara;

2.      Petunjuk dari sebuah kota;

3.      Sesame warga Negara, sesame peduduk, orang setanah air;

4.      Bawahan atau kawula.

Menurut As Hikam dalam Ghazalli (2004), warga Negara sebagai terjemahan dari citizen artinya adalah anggota dari suatu komunitas yang membentuk suatu negara itu sendiri.

Pengertian warga Negara juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu, atau dengan kata lain warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas ius soli dan asas ius sangunius. Ius artinya hukum atau dalil. Soli berasal dari kata solum yang artinya negeri atau tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguis yang artinya darah.[2]

1.      Asas ius soli adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan.

2.      Asas ius sanguinis adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan dari orang tersebut.

Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problem kewarganegaraan bagi seorang warga. Secara ringkas problem kewarganegaraan adalah munculnya apatride dan bipatride. Apatride adalah istilah untuk orang-orang yang tidak meniliki status kewarganegaraan dan bipatride merupakan istilah ubtuk orang yang mempunyai kewarganegaraan rangkap (dua). Bahkan dapat muncul multipatrid yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan banyak.

C.    HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Negara memiliki kekuasaan yang kuat terhadap rakyatnya. Kekuasaan, dalam arti kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain, dalam ilmu politik biasanya dianggap bahwa memiliki tujuan demi kepentingan seluruh warganya. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang berperan sebagai penyelenggara negara adalah semata-mata demi kesejahteraan warganya.

Hak negara terhadap warga negaranya :

1.      Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya;

2.      Hak negara untuk dibela;

3.      Hak negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan untuk kepentingan rakyatnya.

Kewajiban negara terhadap warga negara :

1.      Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil;

2.      Kewajiban negara untuk menjamin HAM;

3.      Kewajiban negara untuk memberikan kebebasan beribadah;

4.      Kawajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional;

5.      Kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional;

6.      Kewajiban negara untuk menyejahterakan rakyat;

7.      Kewajiban negara untuk memberi jaminan dan perlindungan dan perlindungan sosial.

Adapun Kewajiban Negara yang seharusnya dilakukan adalah sebagai berikut:

1.      Mensejahterakan kehidupan rakyat;

2.      Membela rakyat;

3.      Menjamin keamanan dan kenyamanan rakyat;

4.      Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok rakyat;

5.      Memberi pendidikan formal, non formal dan in formal kepada rakyat;

6.      Mengurus orang miskin dan anak terlantar;

7.      Memberi pekerjaan kepada rakyat;

8.      Membela negara dari ancaman negara lain;

9.      Mengelola kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

10.  Memberantas korupsi dan manipulasi kekuasaan atau kewenangan;

11.  Menjaga kerukunan umat beragama.

D.    HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.[3]  Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut :

1.      Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2);

2.      Hak membela negara (Pasal 27 ayat 2);

3.      Hak berpendapat (Pasal 28);

4.      Hak kemerdekaan memeluk agama (Pasal 29 ayat 1 dan 2);

5.      Hak mendapat pengajaran (Pasal 31 ayat 1);

6.      Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia (Pasal 32 ayat 1);

7.      Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial (Pasal 33 ayat 1 sampai 5);

8.      Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial (Pasal 34).

E.     CONTOH PERSOALAN YANG MUNCUL AKIBAT RELASI NEGARA DAN WARGA NEGARA

Kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang semula seharga Rp.6500 per liter kini telah resmi menjadi Rp.8500 per liter.  Dari banyak pihak berpendapat hal ini merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menaikkan harga BBM. Menurut pemerintah, Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) tidak cukup untuk menanggulangi anggaran BBM nasional. Banyak juga masyarakat kecil yang keberatan tentang keputusan pemerintah menaikkan BBM, mereka berpendapat bahwa dengan naiknya BBM maka juga akan mempengaruhi harga bahan-bahan pokok lainnya. Ekonomi mereka semakin sulit mengingat bahwa semua harga keperluan sehari-hari juga mengkiblat harga BBM. Artinya dimana keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat-rakyat kecil, mengapa harus selalu rakyar yang menjadi korban. Bisakah pemerintah menstabilkan semua harga kebutuhan sehari-hari, seperti kemampuan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar.

F.     SOLUSI BAGI MASALAH YANG MUNCUL

Kenaikan harga BBM yang begitu drastis yakni hampir 35 persen, tidak heran jika banyak pihak terutama dari rakyat kecil yang merasa keberatan dengan rencana tersebut, alasan presiden terpilih sebagai kepala negara adalah untuk menutupi APBN yang sudah melampaui batas (jebol), namun pemerintah juga harus bersikap pro rakyat, karena bagaimanapun semua keputusan kepala pemerintah juga berdampak kepada rakyat secara umum. Pemerintah harusnya mengkaji ulang dan mencoba mencari jalan keluar yang tepat untuk masalah APBN, seperti menaikkan pajak para investor asing, atau badan usaha lainnya. Juga bisa dengan penghematan anggaran belanja. Karena kewajiban negara juga harus bisa mengelola kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.

---

[1] Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hlm.47.

[2] Ibid, hlm.50.

[3] Ibid, hlm.58.

Judi dalam Perspektif Hukum Agama dan Hukum Negara

KARYA ILMIAH

Judi dalam Perspektif Hukum Agama dan Hukum Negara

Disusun guna memenuhi tugas

Mata kuliah: Bahasa Indonesia

Oleh:

Ahmad Zamroni (1402026035)

Prodi Hukum Pidana dan Politik Islam

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Tahun 2014

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Perjudian merupakan sebuah kebiasaan lama manusia dimuka bumi ini, sejarahnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan, sebelum agama islam datang, judi terlebih dahulu sudah merebak diseluruh dunia. Perjudian dimasa lalu dilakukan untuk bersenang-senang dan merupakan adat turun temurun dari masyarakat pra islam seperti yang banyak disebutkan oleh kitab-kitab tafsir. Lalu perkembangannya sampai saat ini tetap kokoh dan kuat diantara para pelaku judi sendiri. Diera yang sudah serba canggih seperti saat ini, perjudian seringkali tidak dilakukan seperti pada masa lalu, dan mengikuti model zaman modern. Dengan semakin canggihnya teknologi, semakin canggih pula berbagai tindakan yang dianggap biasa, namun mengandung unsur perjudian. Nampaknya cukup menarik untuk kita pelajari lebih dalam mengenai perjudian, bagaimana pengertian judi, bagaimana pula hukum agama dan hukum negara dalam menyikapi perjudian.

B.     RUMUSAN MASALAH

1.      Bagaimana pengertian judi?

2.      Bagaimana hukum judi?

3.      Sanksi apa bagi pelaku judi?

C.    TUJUAN

1.      Mengetahui bagaimana pengertian judi menurut agama dan para ahli

2.      Mengetahui hukum perjudian, baik  hukum agama maupun hukum negara

3.      Mengetahui sanksi bagi pelaku judi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A.    Surat dalam Al-Qur’an

1.      Surat Al-Baqarah ayat 219;

2.      Surat Al-Maidah ayat 90;

3.      Surat Al-Maidah ayat 91.

B.     Hadist Nabi

1.      Hadist yang diriwayatkan muslim

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِشِير فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فيِ لحَمِ خِنْزِيْرٍ وَدَمِهِ

Dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Orang yang bermain dadu (berjudi) seolah telah memasukkan tangannya ke dalam babi dan darahnya”. (HR. Muslim)

2.      Hadist yang diriwayatkan Al-Baihaqi

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الخَمْرَ وَالمَيْسِرَ وَالكُوْبَةَ

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan buat kalian khamar, judi dan kubah”. (HR. Al-Baihaqi). 

C.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Ayat 3

D.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 9 tahun 1981

E.     Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian

F.     Intruksi Presiden dan Menteri Dalam Negeri Nomor 5, tanggal 1 April 1981.

BAB III

PEMBAHASAN

A.    PEGERTIAN JUDI

1.      Pengertian Judi Menurut Agama

Dalam bahasa arab, judi sering disebut dengan istilah maisir (المَيْسِر). Judi juga sering disebut dengan istilah qimar (القِمَار). Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa maisir itu adalah qimar.

Sedangkan maisir atau judi dalam pengertian terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”. Dalam buku fiqh madzhab syafii pada bab musabaqah (pacuan kuda) mengenai taruhan yang dilarang dan taruhan yang diperbolehkan, muncul pengertian maisir atau judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih. Maisir sendiri dahulu dilakukan oleh orang jahiliyah.^[1]

2.      Pengertian Judi Menurut Para Ahli

a)    Dr.Yusuf Qardlawi dalam kitabnya Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam :

“setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Qimar/judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi”.

b)   Sayyid Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta’rifat halaman 179 :

“Judi adalah permainan dimana seseorang mengambil dari kawannya sedikit demi sedikit dalam suatu permainan”.^[2]

c)    Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul Patologi Sosial, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.

B.     JUDI DALAM PERSPEKTIF HUKUM

1.      Judi dalam Hukum Agama

Mengutip dari arti surat Al-Baqarah ayat 219 maka hukum judi adalah haram dan mendapatkan dosa besar bagi yang melakukannya. Surat Al-Maidah ayat 90 menjelaskan larangan bermain judi, karena permainan judi merupakan perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan syaitan, maka bagi muslim dianjurkan untuk meninggalkan perbuatan tersebut.

2.      Judi dalam Hukum Negara

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict). Dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040).

Bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Peraturan Pemerintah ini yang merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian.^[3]

C.    SANKSI BAGI PELAKU JUDI

1.      Sanksi Agama

Para fuqaha^[4] tidak menempatkan perjudian dalam salah satu pembahasan delik pidana. Jika dilihat dari hukum islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan khamar (minuman keras). Berdasarkan hal yang dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumannya disejajarkan dengan tindak pidana khamar.^[5] Menurut pendapat yang dikemukakan oleh H. Hamka Haq hukuman bagi peminum khamar adalah hukuman dera sebanyak 40 sampai 80 kali dera.^[6]

2.      Sanksi Negara

Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyebutkan ancaman pidana perjudian yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

BAB IV

PENUTUP

A.    SIMPULAN

Beberapa landasan yang menjelaskan masalah hukum perjudian yakni Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 219, surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Undang-undang RI nomor 9 Tahun 1981 dan Undang-undang 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Pengertian judi adalah aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan dan menguntungkan salah satu pihak serta merugikan pihak lain. Hukuman bagi pelaku judi telah dijelaskan dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974.

B.     SARAN

Penulis menyarankan, agar dapat mengetahui bagaiman pengertian judi, dampak yang timbul akibat perjudian dan hal lain yang berkaitan dengan perjudian, maka dibutuhkan pengetahuan yang lebih mendalam terkait masalah yang ada. Hendaknya kita selaku agent of change diharapkan tidak hanya mampu berkomentar dan memberikan teori masalah perjudian, namun juga mampu menjelaskan landasan hukum tentang perjudian, baik dari segi hukum agama maupun dari hukum negara, juga dapat menjadi contoh masyarakat secara luas untuk dapat menanggulangi maraknya perjudian dinegara kita.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudin. 2007. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

Haq, Hamka. 2001. Syariat Islam Wacana dan Penerapannya. Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam.

Hosen, Ibrahim. 1987. Apakah Judi Itu?. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ).

Bambang Sutiyoso, “Http//c:/User/user/Documents/REFERENSI/Referensi Bahasa Indonesia/Bambang SutiyosoPERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM_Bambang Sutiyoso,html”. Diakses tanggal 19-11-2014 pukul 08:3

---

^[1] Ibrahim Hosen, Apakah Judi Itu?, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Al-Qur’an, 1987), hlm.18.

^[2] Ibid, hlm.28-29.

^[3] Undang-Undang Nomor 9 tahun 1981  tentang pelaksanaan undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

^[4] Fuqaha mengandung arti para ahli hukum islam.

^[5] Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.93.

^[6] H. Hamka Haq, Syariat Islam Wacana dan Penerapannya, (Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam, 2001), hlm. 216.